Generasinusa.com: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun melaksanakan Paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan untuk Tiga (3) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun.
Namun hal tersebut menjadi sorotan masyarakat, pasalnya Partai Golkar sebagai pemenang terbanyak kursi DPRD hingga saat ini belum mengeluarkan rekomendasi untuk Ketua DPRD Simalungun.
Ke-tiga Wakil Ketua DPRD Simalungun yang dilantik dan mengucapkan sumpah janji jabatan menjadi wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun periode 20204/20209, dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Simalungun, Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Senin (09/12/2024).
Yang dilantik dan ambil sumpah janji jabatan pimpinan Wakil Ketua DPRD Simalungun yaitu: Samrin Girsang (Fraksi PDIP), Bona Uli Rajagukguk (Fraksi Gerindra) dan Jefra Hasudungan Manurung (Fraksi Nasdem).
Dan saat dikonfirmasi sekretaris dewan (Sekwan) Marolop Silalahi terkait kendala mengapa belum dilantik Ketua DPRD Simalungun?, mengatakan bahwa hal tersebut karena belum adanya menerima surat putusan atau rekomendasi dari Partai Golkar ke sekretariat dewan.
Dapat diketahui, Partai Golkar adalah pemenang di pemilihan anggota legislatif Kabupaten Simalungun pada 14 februari 2024 lalu dengan menduduki 15 kursi di DPRD, maka Partai Golkar berhak menduduki jabatan Ketua di DPRD Kabupaten Simalungun.
Namun hingga dilantiknya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Partai Golkar belum menentukan salah satu Anggota DPRD-nya untuk menjadi Ketua DPRD di Kabupaten Simalungun.
Masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan elit internal Partai Golkar, sehingga mengabaikan percepatan program untuk masyarakat dengan terkendalanya rekomendasi untuk pimpinan ketua DPRD oleh partai Golkar.
Selain itu, Jonfri Sinaga sebagai masyarakat Kabupaten Simalungun saat dimintai tanggapannya terkait perihal belum adanya rekomendasi ketua DPRD dari partai Golkar, sedangkan 3 Wakil Ketua DPRD Simalungun sudah dilantik?
Jonfri Sinaga menilai partai Golkar mengabaikan kepentingan masyarakat dengan egois kepentingan elit politik dan hanya mementingkan personal oknum elit politikus Golkar di Kabupaten Simalungun.
"Ini seakan Golkar mengabaikan Kepentingan Masyarakat, dan hanya mempertahankan egois oknum elit politikus partai Golkar daerah Kabupaten Simalungun. Bayangkan 3 wakil ketua DPRD sudah dilantik. Tanpa ada ketua DPRD yang merupakan hak Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak DPRD.
Seharusnya DPP Partai Golkar mengambil sikap tegas kepada kadernya yang ada didaerah, sehingga kepentingan masyarakat di legislatif dan terus dikawal oleh partai Golkar. Dan dengan kejadian ini bisa berdampak terhambat program eksekutif pada masyarakat yang harus disetujui legislatif di Kabupaten Simalungun akan terhambat dengan belum adanya Partai Golkar menunjuk salah satu kader sebagai Ketua DPRD," Jelas Jonfri Sinaga.
Selain itu, masyarakat juga menilai dengan belum dilantiknya Ketua DPRD Simalungun pada pelantikan dan sumpah janji jabatan 3 wakil ketua DPRD Simalungun dapat memboroskan anggaran APBD di sekretariat DPRD dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Saat dikonfirmasi Marolop Silalahi terkait anggaran perencanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan DPRD mengatakan, "Masih belum ada rekomendasi partai Golkar. Dan Pelantikan ketua akan dilakukan setelah datang rekomendasi, dan masalah anggaran hanya utk makan minum," Ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Dengan lambatnya penetapan Ketua definitif di DPRD Kabupaten Simalungun, tentunya program kerja di DPRD Kabupaten Simalungun yang menyangkut kebutuhan masyarakat Simalungun juga akan mengalami gangguan, hal inilah yang menjadi pembahasan sejumlah tokoh masyarakat Simalungun, mengapa Partai Golkar Kabupaten Simalungun begitu lamban merekomendasikan kadernya menjadi Ketua. (R1/red)
